Jakarta, Selular. ID – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS)seperti Google, Facebook hingga Twitter ancam bahan mencabut diri dari Hong Kong jika mereka langgeng melanggengkan amandemen undang-undang pelestarian data dan privasi.

Ancaman itu tersiar dalam surat yang dikirim oleh Asia Internet Coalition (AIC), yang dimana di amandemen tersebut bakal mencantumkan sanksi berat terhadap kongsi apabila didapati aksi doxing atau kegiatan membongkar dan menyebarkan informasi pribadi seseorang secara daring.

Baca juga:   Biar Mandek, Kominfo Tetap Berkomitmen Menyelesaikan Segera RUU PDP

Para rakasasa teknologi tersebut khawatir andaikata kedepan ada ancaman adat terhadap staf mereka pada sana, atau menghadapi penelitian secara criminal. “Satu-satunya jalan untuk menghindari sanksi tersebut bagi perusahan teknologi merupakan dengan tidak menyediakan servis yang kita miliki dalam Hong Kong, ” tulis AIC dalam surat itu.

Dalam tulisan tersebut juga mengecam siasat amandemen UU PDP ala Hong Kong tersebut, dan dinilai sangat tidak proposional dan dapat membungkam privilese berbicara.

Tulisan ini juga menimbulkan pertanyaan baru, seperti apa nasib karyawan perusahaan teknologi AS di Hong Kong. Bersandarkan laporan, Google, Facebook dan Twitter mempertahankan ratusan stafnya di negara tesebut, yang semuanya dapat berisiko dalam bawah undang-undang baru. Amazon, Apple, Yahoo dan Rakuten juga merupakan anggota dari Asia Internet Coalition AIC.

Baca serupa:   Pembahasan RUU PDP Mandek!

Sekedar informasi amandemen ini sebelumnya sudah dicanangkan sejak lama, dan selalu mendapat lagu dan cenderung terus menyusun mengikuti kebebasan sipil di Hong Kong, karena negeri pusat China berusaha untuk memberikan lebih banyak buntut atas politik kota.

Tahun lalu, pengesahan undang-undang keamanan baru menerbitkan Google, Facebook, dan Twitter menghentikan semua permintaan produksi data. Sementara TikTok yang tidak beroperasi di China telah menghentikan operasinya pada Hong Kong sepenuhnya.