Jakarta, Selular. ID – Setelah beberapa kali tertunda, Indosat Ooedoo dan Tri Hutchison Indonesia akhirnya mengabulkan untuk melakukan penggabungan cara. Hasil merger kedua operator selular tersebut akan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau disebut Indosat Ooredoo Hutchison.

Kesepakatan merger tersebut benar potensial, pasalnya akan mendaulat perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Tak setengah-setengah, perkiraan pendapatan tahunan mampu mencapai US$3 miliar. Operator baru hasil merger tersebut, nantinya akan memiliki bertambah dari 100 juta konsumen, dan nilai bisnis enterprise diperkirakan mencapai US$ enam miliyar. Kedua operator menargetkan dapat merampungkan kesepakatan tersebut pada Desember 2021.

Meski kesepakatan mengiringi perusahaan telah rampung, tetapi proses merger masih menduduki persetujuan dari pemerintah Indonesia. Salah satu isu dengan mengemuka adalah menyangkut pendudukan spektrum frekwensi dan urusan mengembalikannya kepada pemerintah.

Pengembalian sebagian frekwensi terlihat dalam kasus merger antara XL Axiata & Axis. Seperti diketahui di dalam 2012, XL mengakuisisi Axis, operator yang sebagian besar sahamnya dimiliki Saudi Telecom, dengan nilai transaksi sebesar 865 juta dollar AS atau sekitar Rp 9, 8 triliun. Namun dalam aksi korporasi itu, nyatanya XL tidak sepenuhnya menikmati frekwensi yang sebelumnya dimiliki Axis.

Operator yang identik dengan warna biru itu “terpaksa” mengembalikan spektrum selebar 10 MHz di frekuensi 2. 100 Mhz. Pasca merger, XL hanya menguasai 22, 5 Mhz di rentang skala 900 MHz dan satu. 800 MHz (2G), dan 15 Mhz di 2. 100 MHz (3G).

Vikram Sinha, Director & Chief Operating Office Indosat Ooredoo

Menyikapi isu pengembalian spectrum, CMO Indosat Ooredoo Vikram Singh, menyebutkan bahwa esepakatan koalisi antar kedua operator selalu telah mendapat persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Semua aspek tentu akan dalam evaluasi oleh pemerintah termasuk alokasi spektrum. Kami juga berpegangan pada aturan mutakhir yaitu UU Cipta Kegiatan yang memungkinan penggunaan semesta spektrum pasca merger”, ujar Vikram dalam media briefing terbatas di kantor sentral Indosat Ooredoo, Jumat (17/9/2021).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi serta Penyiaran. Aturan ini ialah satu diantara turunan dari UNDANG-UNDANG No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP No 46 Tahun 2021 ini berisi 103 pasal dan sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu.

Satu diantara yang diatur ialah pengalihan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Aturan tersebut tertuang pada pasal 55. Di ayat (1) tertulis kalau penyelenggara jaringan telekomunikasi pemilik izin spektrum frekuensi radio bisa melakukan pengalihan benar penggunaan spektrum pada pengelola jaringan telekomunikasi lainnya.

Peran menteri menjadi sangat krusial dalam pengamalan pengalihan ini. Hal itu diatur pada sejumlah urusan. Misalnya pada Pasal 56 ayat (1) bagian C mengaturan soal ketentuan pemberian yang ditetapkan oleh Gajah dengan mempertimbangkan kepentingan ijmal dan atau optimalisasi penerapan Spektrum Frekuensi Radio.

Peran lainnya adalah pengalihan harus mendapatkan kerelaan menteri. Hal ini tertuang pada Pasal 57 bagian (1) proses pengalihan tetap mendapatkan persetujuan dari menteri berdasarkan evaluasi. Selain itu, Menteri juga melakukan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan proses pengalihan seperti tertuang di pasal 57 bagian (3).